PERNYATAAN SIKAP MASYARAKAT PRIBUMI PAPUA WILAYAH BALIEM LAPAGO.



PERNYATAAN SIKAP
Dewn Adat Papua (DAP)
Wilayah Balim LAPAGO

 


Kurang lebih 53 tahun (1963-2013) lamanya rakyat bangsa papua berjuang secarah damai, demokratiis dan bermartabat untuk membelah hak-hak dasar termasuk hak menentukan nasib sendiri sebagai bangsa pribumi. Hasil yang dicapai proses perjuangan damai itu adalah luka hati dan hilangnya kepercayaan masyarakat pribumi Papua terhadap pemerintah republik Indonesia yang berkuasa diatas tanah Papua.

Kekerasan struktural yang dilakukan oleh Negara terhadap masyarakat pribumi Papua terutama TNI, POLRI, BIN, KOPASUS, DENSUS 88 adalah tindakan kekerasan  yang sungguh tidak manusiawi. orang Papua dianggap sebagai binatang yang tidak ada nilainya dan tindakan kekerasan yang terjadi selama ini, diseluruh Tanah Papua adalah rekayasa sejumlah pihak hanya demi kekuasaan,  kedudukan dan alasan keutuhan wilayah NKRI tanpa memikirkan nilai HAK ASSASI MANUSIA PRIBUMI PAPUA (HAM). Potensi konflik perang antar suku-suku di pegunungan tengah tanah Papua dipakai oleh elit politik local maupun pusat sebagai lahan yang subur untuk mendapatkan kekuasaan atau kedudukan. Syukur kalau tidak disadari bahwa yang dikorbankan itu adalah MANUSIA yang sama martabatnya dengan parah pencipta konflik.

Sekalipun masyarakat pribumi bangsa Papua terus dubunuh mati oleh Negara Republik Indonesia dengan berbagai carah, sumber kekayaan alamnya terus dirampok, namun semua bentuk kekerasan itu dihadapi secara damai dan bermartabat. Kehadiran pemerintah republic Indonesia ditanah papua bukanlah membangun orang Papua melainkan membunuh dan merampok apa yang menjadi hak kesulungan dari masyarakat pribumi ditanah Papua.

Masyarakat pribumi Papua lebih mengedepankan dialog yang bermartabat untuk menyelesaikan seluruh persoalan ditanah Papua, termasuk pelursan sejarah bangsa Papua. Beberapa kasus ini adalah contoh kongkrit bahwa masyarakat pribumi Papua benar-benar berjuang secara damai :
1.   OpinuS Tabuni ditembak mati pada hari masyarakat pri bumi sedunia pada 9 Agustus 2008,
2.   Ismail Lokobal anggota petapa (penjaga tanah Papua)
3.   Kantor atau Honai Dewan Adat Wilayah Balim Lapago, dibakar oleh kepolisihan RI, resort Jayawijaya pada 16 Desember 2012.
4.   Peristiwa peledakan bom di kantor DPR Jayawijaya,  Pos Lantas, 08 Agustus 2012
5.   Pengeledahan secretariat KNPB,
6.   Penembakan terhadap Alin Pabika pembakaran   honai adat suku Oagay-Ikinia, 04 November 2012
7.   Penembakan Hubertus  Mabel, 04 Desember 2013
8.   Penembakan kapolsek pirime dan anggotanya,
9.   Perang suku Nduga di wamena,
10. Penembakan terhadap masyarakat sipil di Sorong.
11. Pemerkosaan oleh TNI di Tingginambut  kabupaten Puncak jaya
12. Penembakan terhadap Arton Kogoya, 11 Mei 2013
13. Penembakan terhadap …. Di tiom 01 Julia 2013
14. Penembakan terhadap Irwan Wenda 08 Agustus 2013, pelanggaran Teror dan ancaman yang sebentara ini belum terungkap

Mengalami dan menyadari berbagai persoalan hidup terutama pelanggaran Hak Assasi Manusia di tanah Papua lebih khusus di pegunungan tengah tanah Papua maka, Dewan Adat Papua Wilayah VI Balim Lapago, dalam perayaan hari pribumi Internasional Yang dipusatkan di Kantor Dewan Adat Sub Suku Assotipo pada tanggal 8-9 Agustus 2013 secara tegas


MENYATAKAN SIKAP :

1.    Kami (Masyarakat pribumi ditanah Papua) adalah bagian dari masyarakat pribumi Internasional, oleh karena itu kepada komunitas masyarakat pribumi internasional untuk segera sikapi pelanggaran Hak Asasi Manusia pribumi ditanah Papua dalam sidang umum Ham PBB Tahun 2013

2.    Kepapa Pemerintah Belanda, Pemerintah Amerika Serikat, PBB dan Pemerintah Republik Indonesia segera mengakui kesalahan sejarah bangsa Papua dalam sidang umum PBB Tahun 2013.

3.    Pemerintah Republik Indonesia gagal membangun Papua baik Manusia dan alam Papua, sekalipun dengan berbagai kebijakan, oleh karena itu dalam momentum yang bersejarah yakni  Kongres Nasional Rakyat Bangsa Papua 19 Oktober 2013 telah, MENDEKLARASIKAN PEMULIHAN KEDAULATAN BANGSA PAPUA. Sebagai solusi terbaik dalam menyelesaikan berbagai persoalan hidup ditanah Papua, termasuk Pelanggaran Hak Assasi Manusia (HAM). Mohon pengakuan yang jujur dan manusiawi dari sesama bangsa Merdeka terutama Pemerintah Republik Indonesia, karena persoalan Papua bukan persoalan Kesejakteraan  namun persoalan Politik.

4.     Pemerintah Republik Indonesia segera membuka ruang DIALOG, Jakarta Papua yang diprakasai oleh Jaringan Damai Papua (JDP) yang difasilitasi oleh pihak ketiga yang netral.


"Nenaluck"




Comments

Popular posts from this blog

HARI HAM: RAKYAT PAPUA DI SULUT GELAR MIMBAR BEBAS

Petinju Asal Papua Geisler Ap Vs Camilleri.

JUBIR KNPB: SEGERAH BEBASKAN STEVEN ITLAY.