Ueaput Voice

Jakarta, 09-02/2022 . Soal Wadas Purworejo mendapat simpati kita semua karena riak2 semacam ini tidak perlu terjadi jika para pihak dalam hal ini Kementerian PUPR, Kementerian Pertanahan dan Pemprov Jawa Tengah mau melaksanakan pembangunan partisipasif ungkap Natalius Pigai. Sebagai aktivis HAM Natalius berpendapat bahwa dalam konteks HAM dan Pembangunan (Human Right and Development) aspek partisipasi adalah variabel terpenting dan utama. Pembangunan berbasis HAM ( right based development) pihak yang terkait langsung (subjek) adalah Negara dalam hal ini Kementerian PUPR, Badan Pertanahan dan Pemerintah Daerah maka aparat kepolisian hanya sebagai alat negara.  Permintaan pengamanan datang dari Pemerintah  tersebut di atas maka Kepolisian wilayah melaksanakan tugas di lapangan , bisa saja karena kepolisian wilayah dipaksa pemerintah sehingga agak terganggu seperti saat ini.  Karena itu rakyat mestinya protes terhadap subjek pembangunan dalam hal ini Kementerian PUPR, Kementerian Pertanah

Jayapura. 04/02/2022. Penangkapan aktivis Komite Nasional Papua Barat atas dugaan keterlibatan dalam kasus pencurian motor di bantah oleh Juru bicara knpb Tn. Ones Suhunip dalam Siaran Persnya. Suhuniap menduga penangkapan yang dilakukan oleh Polisi dari Polres Jayapura sebenarnya mengkriminalisasi aktivis KNPB (Komite Nasional Papua Barat) dengan alasan kasus Pencurian Motor. Dalam siaran pers tertulis juru bicara KNPB menyatakan, Polres Jayapura segera bebaskan Steven Itlay dan 7 orang lainnya yang ikut ditangkap atas dugaan kasus curanmor yang dilakukan orang lain. Steven Itlay, dan kerabatnya bukan pelaku Curanmor. Polisi mesti profesional dan tidak ikut mengkriminalisasi aktivis Steven Itlay, dkk yang tidak tahu menahu. Penangkapan sewenang-wenang di rumah kediaman Steve Itlay di Ariyau, Sentani tanpa alasan adalah suatu bentuk intimidasi dan teror terhadap aktivis sipil. Polisi mesti memilah pelaku yang diduga dan jangan asal main tangkap sembarangan. Nama-nama yang ditangkap: 1.

  Pemekaran Sebagai Siasat Pemerintah Indonesia Demi Suksesi Migrasi Pendudukan Tanah dan Manusia Papua.  _Berpotret pada 5  Kabupaten/Kota (Kota Jayapura, Keerom, Timika, Merauke dan Kota Sorong) di Tanah Papua Yang telah di Duduki Indonesia_   *Oleh: Markus Haluk*   *Pengantar*  Saya perlu menegaskan lebih dahulu pada awal kata pengantar bahwa tema materi ini lahir dari seluruh refleksi yang betumpuh pada pengalaman, pengamatan dan studi penulis pada kurun waktu 20 tahun ini. Karena itu apa yang tertulis di sini dapat dipertanggungjawabkan secara fakta dan data. Migrasi penduduk dari luar Papua terus membanjiri Papua. Pada masa lalu transmigrasi dari luar yang masuk di tanah Papua telah menjadi salah satu cara politik pendudukan Indonesia di tanah Papua. Setelah program transmigrasi dicabut pada tahun 2000, Pemekaran Kabupaten Kota dan Provinsi menjadi senjata ampuh untuk menyukseskan misi pendudukan di tanah Papua. Setelah Pemekaran angka migrasi penduduk non Papua masuk di Papua sa

Manado, 10 Desember 2021 . Bertepatan dengan hari Hak Asasi Manusia se Dunia,  Mahasiswa West Papua dan Masyarakat Indonesia For West Papua menggelar aksi mimbar bebas di Ziro Point Pusat Kota Manado. Hari HAM Sedunia diperingati saban tahun di seluruh dunia pada 10 Desember. Hari ini dipilih karena bertepatan dengan diadopsinya Universal Declaration of Human Rights (UDHR) oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 10 Desember 1948 silam. UDHR menjadi pernyataan global pertama terkait hak asasi manusia. Pada pukul 07:50 WITA masa aksi melakukan pengecekan perangkat aksi dan berdoa bersama. Pada pukul 08:00 WITA masa aksi melakukan orasi-orasi di depan Asrama Kamasan V Manado. Kemudian pada pukul 08:15 WITA masa aksi menuju titik aksi pertama di depan Patung Wolter Monginsidi dan meggelar orasi selama satu jam. Masa aksi kemudian long mars menuju titik aksi kedua tepatnya di Ziro Point Pusat kota Manado, sampai tiba di lokasi aksi masa di hadang oleh pihak kepolisian namun

  Tondano, 1 Desember 2021. Perayaan HUT WEST PAPUA 1 Desember 2021 di Tondano Sulawesi Utara dilakukan dalam bentuk Ibadah Oikumene di Asrama Kamasan Tondano Kabupaten Minahasa.  Dalam perayaan tersebut di hadiri oleh seluruh Mahasiswa Papua dari kota studi Manado, Tomohon, Tondano, Bitung/Air madidi, Gorontalo dan kawan2 dari, PMKRI dan LBH Manado Pemerintah Minahasa, Pembantu Rentor III UNIMA dan Polres Minahasa serta Ormas Laskar Manguni. Jam 06 -15 WITA ormas Laskar Manguni Minahasa datang dan memaksa masuk di halaman asrama Papua namun bisa di atasi setelah komunikasi berjalan dengan baik. ibadah bersama dilakukan pada pukul 15:00 WITA Sampai selesai di Asrama Kamasan Tondano dalam pengawasan aparat kepolisian Polres Minahasa.  Puncak dari ibadah bersama dilakukan pemotongan kue HUT WEST PAPUA KE 60 . Pemotongan Kue dalam rangka HUT WEST PAPUA di SULUT dilakukan oleh DPW AMPTPI INDONESIA TENGAH , KNPB KONSULAT INDONESIA , IMIPA SULUT, DPC AMPTPI GORONTALO DAN KNPB GORONTALO, SEKD

Jayapura.15/10/2019. Maraknya pemberitaan Hoax dan Media Nasional yang sudah tidak mememberitakan berita sesuai Etika Jurnalisme di dunia Jurnalis akhir-akhir ini sangat di sayangkan ungkap Yanuarius Lagowan, yang juga pengurus IMCS PAX ROMANA Commission Media Periode 2017-2019 itu. Hal itu di sampaikan oleh Lagowan setelah mengamati beberapa media cetak maupun online di Indonesia yang selama ini terkesan meresahkan kehidupan masyarakat karena tidak memberikan informasi, edukasi yang seimbang dan akurat bahkan tidak independen terlebih berita Straight News. Setidaknya informasi terbaru/terkini, atau fakta-fakta terbaru mengenai sesuatu yang terjadi itu penyampaiannya harus independen. Yang dimaksutkan independen disini adalah tidak memihak kepada pihak-pihak tertentu baik itu agama,suku,ras dan golongan tambah mantan Komisaris Daerah PMKRI Sulawesi Utara itu.       Ekbis Manajemen Marketing Finansial Tekno Umum